Beritabumn.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik penyimpangan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyatakan akan mengirim Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan negara.
Dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas kondisi sejumlah BUMN. Menurutnya, meski memiliki aset sangat besar, kinerja banyak perusahaan negara justru tidak sebanding dengan potensi yang ada.
Presiden mengungkapkan, total nilai aset negara yang dikelola BUMN jika dihitung keseluruhan mencapai lebih dari 1.000 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 16.679 triliun dengan kurs saat ini. Namun, besarnya aset tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif bagi keuangan negara.
Ia menilai, terdapat birokrat maupun pengelola perusahaan yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Beberapa di antaranya bahkan tetap memberikan bonus pada diri sendiri meskipun perusahaan yang dikelola mengalami kerugian. Hal inilah yang disebut Presiden sebagai tindakan merugikan negara.
Prabowo menegaskan dirinya akan memerintahkan manajemen BUMN agar segera melakukan perbaikan. “Kadang-kadang ada yang menganggap perusahaan negara seperti milik keluarga sendiri. Padahal itu aset bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan akan memberi kesempatan dua hingga tiga tahun bagi BUMN untuk melakukan pembenahan internal. Dengan periode waktu tersebut, pemerintah berharap mekanisme pengelolaan perusahaan negara semakin transparan dan hasilnya dapat menambah penerimaan negara.
Prabowo mencontohkan, dengan aset yang mencapai 1.000 miliar dollar AS, seharusnya BUMN bisa menyumbangkan keuntungan hingga 10 persen per tahun atau sekitar 100 miliar dollar AS. Jumlah tersebut setara Rp 1.600 triliun setiap tahun. Jika target tersebut tidak tercapai, minimal negara tetap bisa memperoleh lima persen dari total aset atau sekitar Rp 800 triliun.
Menurutnya, angka tersebut sudah cukup untuk menutup kemungkinan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, hasil pengelolaan perusahaan negara dapat langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan program pemerintah lainnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa upaya bersih-bersih BUMN tidak hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan negara. Ia menyebut, langkah ini perlu mendapat dukungan seluruh pihak agar Indonesia dapat memaksimalkan kekayaan nasional yang dimiliki.
Pernyataan Presiden ini sekaligus menjadi peringatan bagi oknum yang mencoba memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dengan keterlibatan aparat penegak hukum, pemerintah berharap praktik penyimpangan bisa ditekan sehingga BUMN mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa langkah tegas tersebut tetap diiringi kesempatan untuk berbenah. Ia berharap manajemen BUMN bisa bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan negara.
Jika strategi itu berhasil, maka keuntungan BUMN tidak hanya menutup defisit, tetapi juga menjadi sumber daya tambahan bagi pembangunan. Harapan besar pemerintah adalah menjadikan perusahaan negara sebagai pilar kuat dalam mencapai kemandirian ekonomi Indonesia.